Agar Putusan Korupsi Makin Bergigi

Dimuat di Media Indonesia, 21 Maret 2011

Objektivitas dan subjektivitas hakim berkelindan untuk memutuskan vonis terberat bagi koruptor.

Nurulia Juwita Sari

PULUHAN pria berbadan tegap sudah memenuhi lantai satu Gedung Pengadilan Tindak-Pidana Korupsi (Tipikor) sejak pagi, Selasa 2 November 2010. Warna wajah mereka sama, terlihat ketegangan tanpa senyum segaris pun.

Mereka bergantian menyalami Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel, Papua. Beberapa menepuk-nepuk pundak Yusak, mengalirkan semangat untuk sang kepala daerah, yang akan menjalani sidang vonis.

Karena banyaknya pendukung dan simpatisan yang ingin menghadiri langsung persidangan Yusak, petugas pun memberlakukan pengawasan lebih ketat dari hari-hari biasa. Sejumlah petugas keamanan ditempatkan di beberapa titik di dalam dan di luar ruangan sidang. Setiap tamu, tanpa terkecuali, harus melewati pemeriksaan metal detector.

Pada waktu yang sama, tensi ketegangan meninggi di ruang rapat hakim. Lima hakim beradu argumen, berapa vonis yang akan dijatuhkan kepada Yusak yang didakwa dalam kasus korupsi anggaran APBD dan dana otonomi daerah Kabupaten Boven Digoel sebesar Rp49 miliar pada 2005-2007. Sebelumnya tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Yusak dihukum lima tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Menurut hakim Andi Bachtiar, hukuman untuk terdakwa memang selalu dibahas di hari pertaruhan vonis. “Berapa hukumannya, denda dan uang pengganti serta sub-sidernya, kami para hakim sepakat tidak memusyawarah-kannya sebelum sidang. Karena kalau informasi itu terjual keluar bahaya dong,” katanya ketika berbincang dengan Media Indonesia akhir pekan lalu.

Untuk putusan Yusak, lanjut dia, tidak lebih dari 10 menit para hakim memutuskan menjatuhkan sanksi 4 tahun 6 bulan penjara. Walaupun saat itu Andi menyatakan pendapat berbeda atau discenting opinion. Menurutnya, Yusak cukup diganjar 2,5 tahun penjara.

Andi menerangkan, Yusak terpaksa menunjuk langsung rekanan karena tidak ada tenaga yang menguasai pengadaan barang dan jasa. Perbedaan sudut pandanglah yang kerap membuat hakim harus adu urat leher beradu argumen, proses yang menentukan ketukan palu hakim.

“Jadi kalau semua sedang menunggu kapan mulai sidangnya, kita itu lagi ribut-ribut musyawarah berapa hukumannya. Rapat itu steril, hanya para hakim, panitera pun tidak boleh masuk,” tuturnya.

Andi menjelaskan, perdebatan paling alot di antara majelis hakim terjadi ketika seorang terdakwa sudah mengembalikan uang yang dikorupsinya. Jika uang sudah dikembalikan, beberapa hakim kerap menilai pengembalian uang dapat meringankan hukuman si terdakwa.

Hal ini terlihat salah satunya dalam putusan para terpidana kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Empat terpidana mendapat vonis berbeda. “Ini yang membuat di antara majelis berbeda paham,” imbuhnya.

Karena itu, menurut Andi, hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa diseragamkan. “Akan ada subjektivitas dan objektivitas hakim dalam setiap putusan. Kita profesional, kalau perbedaan pendapat tidak ketemu, dilakukan voting. Yang kalah suara bisa menyatakan discenting opinion di dalam putusan,” imbuhnya.

Persoalannya adalah sedang terjadi tren hakim memvonis rendah para koruptor. Itu tergambar dalam penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) 2010. Sedikitnya 54,82% terdakwa kasus korupsi divonis bebas/lepas di pengadilan umum. Jika divonis bersalah pun, hukuman terbanyak berada di kisaran 1-2 tahun.

Sementara itu, berdasarkan hasil laporan tahunan Mahkamah Agung (MA) tahun 2010, dari 422 putusan kasasi perkara korupsi yang diputus oleh MA, sebanyak 269 kasus atau 60,68% hanya dijatuhi hukuman antara 1 dan 2 tahun. Yang dihukum lebih dari 10 tahun hanya dua kasus atau 0,45% (lihat grafik). Para terpidana koruptorjustru tidak mendapatkan efek jera. Sebab, mereka pun menikmati remisi masa hukuman. Menyikapi fenomena tersebut, hakim Nani Indrawati yang ditemui seusai melaporkan harta kekayaannya ke KPK membagikan pengalamannya.

Menurut Nani, dalam rapat pemusyawaratan hakim biasanya hakim yang paling junior akan dimintai pendapat terlebih dahulu. “Kemudian hakim anggota yang lain, terakhir baru ketua majelis. Biasanya rapat di ruangan Ketua Pengadilan Tipikor,” kata Nani, pekan lalu.

Saat ini, terdapat pemisahan baru dalam perkara korupsi. Untuk perkara korupsi di bawah Rp50 miliar, cukup ditangani oleh tiga hakim. Tetapi untuk kasus di atas batas tersebut, disidang oleh lima hakim.

Menurut Nani, hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan putusan dan tidak terpaku pada tuntutan jaksa. “Pertimbangan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan,” tuturnya.

Kualitas dakwaan

Vonis rendah koruptor disebabkan kualitas jaksa dan hakim yang tidak baik. Karena itu, Komisi III DPR mendesak Jaksa Agung dan Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi jaksa dan hakim. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi lil DPR, Aziz Syamsuddin di Jakarta, kemarin. Menurutnya, vonis rendah yang dijatuhkan hakim tipikor untuk para koruptor tidak terlepas dari kinerja hakim. Aziz menambahkan, perlu diperketat perekrutan hakim-hakim baru.
“Kepada Jaksa Agung juga sudah kita tegaskan untuk segera mengevaluasi kinerja jaksa. Selain itu, rekrutmen hakim diperketat, agar kualitas hakim yang didapat sungguh-sungguh mengedepankan harkat dan martabat hakim yang menegakkan keadilan. Apalagi untuk soal-soal korupsi,” ujarnya.

Komisi III menurutnya, tidak bisa mencampuri langsung keputusan hakim. Menurutnya, Komisi III mengevaluasi apakah tuntutan dari jaksa penuntut umum dan hakim tipikor dengan pasal-pasal dan dakwaannya itu secara hukum acara sudah benar atau tidak. “Hanya sebatas itu, bukan mencampuri keputusan hakim,” katanya. (ED/P-3)

One thought on “Agar Putusan Korupsi Makin Bergigi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s